Integrasi aplikasi pemerintahan telah berlangsung sejak awal tahun lalu. Sebagai upaya evaluasi dan monitoring digelar Rakor pembahasan, Kamis pagi (04/10). Bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar. Aminurcholis, Kepala Diskominfotik Kota Blitar menargetkan akhir tahun 2018 seluruh aplikasi pemerintahan di Kota Blitar terintegrasi. Setelah itu pada tahun 2019, fokus untuk mengembangkan aplikasi pelayanan publik seperti blitar kota serba ada (blikosda) dan aplikasi smart city lainnya. Rakor dihadiri OPD terkait. Dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, yang mengelola aplikasi e-budgeting, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), dengan aplikasi e-planning dan Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan (BPLP), pengelola aplikasi e-monev. Jika sudah terintegrasi, proses input data diharapkan cukup dilakukan sekali, kata Cholis. Nantinya seluruh aplikasi dipantau dari Command Center, dan data center yang berada di Diskominfotik Kota Blitar. Termasuk disiapkan tenaga operator yang mumpuni. Sehingga jika Pemerintah Pusat membutuhkan data dari Pemkot Blitar, langsung bisa dipenuhi. (Ram)